MATARAM - Bayu Pancapati terpilih jadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Mataram. Tugas mantan Kabag Operasional ini tak mudah. Sederet masalah bakal menguji kemampuannya sebagai seorang pemimpin.
Dari pelanggaran perda kelas teri sampai pelanggaran perda oleh para pengusaha kakap dengan uang melimpah. Bayu dituntut harus bisa mengamankan peraturan daerah.
“Tak hanya itu, harus juga bisa mengamankan kebijakan politik kepala daerah!” tegas Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.
Tangan besi Bayu tak boleh hanya untuk PKL bandel. Tapi ia juga harus bisa bertindak sama garangnya, pada pemodal-pemodal kakap yang selama ini berlindung di balik kesaktian uang.
“Ia harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal,” imbuhnya.
Cukup sudah euforia dan rasa bangga. Saatnya Bayu mulai bekerja. Karena tugas dan fungsi seorang Kasat sangat banyak dan kompleks. Mulai dari mengamankan perda, kawal kebijakan kepala daerah, hingga menjaga keamanan wilayah. “Satpol PP tak hanya penjaga kantor,” cetusnya.
Mohan membagi dua kompleksitas persoalan. Persoalan klasik dan persoalan kekinian. Untuk persoalan klasik, Mohan mencontohkan keamanan dan ketertiban antar wilayah. “Termasuk juga ada persoalan tuak yang kembali marak,” tekannya.
Secara pribadi, Mohan mengaku masih butuh bukti riil, apakah Bayu mampu atau tidak membawa Satpol PP jadi lebih garang. Di atas kertas, menurut hasil pansel yang ia terima, Bayu menunjukan kualitas yang baik. “Itu secara teoritis (bagus), nanti kita lihat (bagaimana prakteknya),” tegas wakil wali kota dua periode ini.
Namun ia punya keyakinan, mantan Lurah Banjar itu bisa cepat beradaptasi dengan tugas barunya. Apalagi, dari segi pengalaman, Bayu bukanlah orang baru di Satpol PP. “Karirnya lama juga di Satpol PP,” terangnya.
Mohan juga mengaku sempat melihat bagaimana respons para anggota Satpol PP, jelang pelantikan dirinya menjadi Kasat. Ada semangat dan gairah yang sangat tinggi menyelimuti para anggota. “Ya mudah-mudahan ada kaitannya dengan kinerja yang signifikan,” cetusnya.
Tak hanya untuk Bayu, tapi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram yang baru, Baiq Asnayati diminta segera tancap gas. Mantan Sekretaris Inspektorat itu diingatkan tentang kemampuan lobi yang harus dimiliki seorang Kepala Dinas Sosial. “Dana Dinsos, lebih banyak di pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya.
Mau tidak mau, Asna tak boleh hanya berpangku dagu menunggu anggaran dari APBD. Tapi, harus gesit mengejar peluang sekecil apa pun di provinsi dan pusat.
Sehingga dana-dana sosial bisa lebih banyak mengucur ke daerah. “Saya minta bu kadis ini supaya bisa cepat beradaptasi,” tegasnya.
Komunikasi-komunikasi struktural harus dimanfaatkan sebagai peluang membangun jaringan. Jangan sampai nasib warga kota, makin tak karu-karuan dengan respons lambat dari kepala dinasnya. “Harus proaktif mencari dana-dana pengentasan kemiskinan,” pintanya.
Sementara itu, peluang perombakan pejabat oleh Wali Kota Mataram, semakin terbuka lebar. Pelantikan hanya dua orang pada pada Rabu (17/1) lalu, seperti sinyal kuat, banyak pejabat yang kemungkinan bakal dikocok ulang.
Surat izin dari Ditjen Otonomi Daerah yang kabarnya sudah ada di tangan wali kota, bisa jadi dasar kuat melibas pejabat yang miskin inovasi.
[ads-post]
Sinyal perombakan ini, tak hanya diisyaratkan wali kota dan sumber terpercaya Lombok Post dari internal pemkot. Tapi dewan pun setuju, pejabat yang tak bisa mengerjakan perintah wali kota, harus disingkirkan.
“(Termasuk) pejabat yang lemah dalam eksekusi anggaran, sehingga akhir tahun kerap tumpang tindih merealisasikan proyek-proyeknya,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Gede Sugiartha.
Ia membenarkan, mutasi dan demosi jadi kewenangan penuh kepala daerah. Tapi ia juga mengingatkan adanya tugas dan fungsi dewan yang memungkinkan untuk menerbitkan rekomendasi. Agar pejabat yang dinilai tak inovatif di gunting dari posisi empuknya.
“Iya ini hak prerogatif wali kota dan wakil wali kota, tapi kita tetap bisa keluarkan rekomendasi sebagai pertimbang kepala daerah,” jelas politisi Gerindra itu.
Politisi bertubuh subur ini mengaku, tak segan melayangkan surat pada kepala daerah.
Pihaknya juga ingin tetap objektif. Mendorong agar pemerintahan saat ini, dibangun dalam semangat profesionalisme kerja demi kesejahteraan masyarakat kota.
“Kalau memang tak mampu, pasti kami keluarkan rekomendasi (agar diganti), apalagi sampai dapat raport merah,” cetusnya.
Ia tak ingin kota seperti beberapa daerah lain di Indonesia. Di mana ada sejumlah wilayah yang struktur birokrasinya hanya diisi tim sukses atau kolega tim pemenangan. Sugiartha mengatakan, pemerintahan saat ini, pernah melakukan hal serupa. “Kalau yang dulu-dulu ada yang kurang dalam bekerja,” cetusnya.
Hasilnya pun banyak pekerjaan yang tak tuntas. Sehingga yang rugi justru rakyat kota yang menerima manfaat dari dilantiknya mereka.
Sugiartha mengatakan, pejabat-pejabat itu masih ada hingga sekarang. “Tak perlulah saya sebutkan, tapi ada saat ini,” cetusnya.
Ia menyindir soal kerja mereka yang tak memberikan hasil memuaskan. Misalnya dalam persoalan investasi, justru bukannya berhasil memudahkan investor masuk. Tapi malah, belum bisa menyelesaikan persoalan yang mendasari masuknya investasi.
“Mereka harusnya berpikir bagaimana caranya agar investor masuk, jangan malah (tersendat) begini,” sindirnya.
Ia meminta bagi pejabat yang merasa, segera melakukan pembenahan diri. Memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi bagi daerah ini. Jika tidak mampu, ada baiknya mengajukan surat penguduran diri.
“Lalu kita beri ruang bagi kader-kader kita yang punya kreativitas, inisiatif, dan inovasi yang tinggi untuk bekerja,” tegasnya. (Red)
Sumber : Lombok Post
 |
| Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Menguji Fisik Anggota Pol PP Di Halaman Kantor Walikota Mataram Rabu (17/1). IVAN/ LOMBOK POST |
Dari pelanggaran perda kelas teri sampai pelanggaran perda oleh para pengusaha kakap dengan uang melimpah. Bayu dituntut harus bisa mengamankan peraturan daerah.
“Tak hanya itu, harus juga bisa mengamankan kebijakan politik kepala daerah!” tegas Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana.
Tangan besi Bayu tak boleh hanya untuk PKL bandel. Tapi ia juga harus bisa bertindak sama garangnya, pada pemodal-pemodal kakap yang selama ini berlindung di balik kesaktian uang.
“Ia harus bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal,” imbuhnya.
Cukup sudah euforia dan rasa bangga. Saatnya Bayu mulai bekerja. Karena tugas dan fungsi seorang Kasat sangat banyak dan kompleks. Mulai dari mengamankan perda, kawal kebijakan kepala daerah, hingga menjaga keamanan wilayah. “Satpol PP tak hanya penjaga kantor,” cetusnya.
Mohan membagi dua kompleksitas persoalan. Persoalan klasik dan persoalan kekinian. Untuk persoalan klasik, Mohan mencontohkan keamanan dan ketertiban antar wilayah. “Termasuk juga ada persoalan tuak yang kembali marak,” tekannya.
Secara pribadi, Mohan mengaku masih butuh bukti riil, apakah Bayu mampu atau tidak membawa Satpol PP jadi lebih garang. Di atas kertas, menurut hasil pansel yang ia terima, Bayu menunjukan kualitas yang baik. “Itu secara teoritis (bagus), nanti kita lihat (bagaimana prakteknya),” tegas wakil wali kota dua periode ini.
Namun ia punya keyakinan, mantan Lurah Banjar itu bisa cepat beradaptasi dengan tugas barunya. Apalagi, dari segi pengalaman, Bayu bukanlah orang baru di Satpol PP. “Karirnya lama juga di Satpol PP,” terangnya.
Mohan juga mengaku sempat melihat bagaimana respons para anggota Satpol PP, jelang pelantikan dirinya menjadi Kasat. Ada semangat dan gairah yang sangat tinggi menyelimuti para anggota. “Ya mudah-mudahan ada kaitannya dengan kinerja yang signifikan,” cetusnya.
Tak hanya untuk Bayu, tapi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram yang baru, Baiq Asnayati diminta segera tancap gas. Mantan Sekretaris Inspektorat itu diingatkan tentang kemampuan lobi yang harus dimiliki seorang Kepala Dinas Sosial. “Dana Dinsos, lebih banyak di pemerintah pusat dan provinsi,” ujarnya.
Mau tidak mau, Asna tak boleh hanya berpangku dagu menunggu anggaran dari APBD. Tapi, harus gesit mengejar peluang sekecil apa pun di provinsi dan pusat.
Sehingga dana-dana sosial bisa lebih banyak mengucur ke daerah. “Saya minta bu kadis ini supaya bisa cepat beradaptasi,” tegasnya.
Komunikasi-komunikasi struktural harus dimanfaatkan sebagai peluang membangun jaringan. Jangan sampai nasib warga kota, makin tak karu-karuan dengan respons lambat dari kepala dinasnya. “Harus proaktif mencari dana-dana pengentasan kemiskinan,” pintanya.
Sementara itu, peluang perombakan pejabat oleh Wali Kota Mataram, semakin terbuka lebar. Pelantikan hanya dua orang pada pada Rabu (17/1) lalu, seperti sinyal kuat, banyak pejabat yang kemungkinan bakal dikocok ulang.
Surat izin dari Ditjen Otonomi Daerah yang kabarnya sudah ada di tangan wali kota, bisa jadi dasar kuat melibas pejabat yang miskin inovasi.
[ads-post]
Sinyal perombakan ini, tak hanya diisyaratkan wali kota dan sumber terpercaya Lombok Post dari internal pemkot. Tapi dewan pun setuju, pejabat yang tak bisa mengerjakan perintah wali kota, harus disingkirkan.
“(Termasuk) pejabat yang lemah dalam eksekusi anggaran, sehingga akhir tahun kerap tumpang tindih merealisasikan proyek-proyeknya,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Gede Sugiartha.
Ia membenarkan, mutasi dan demosi jadi kewenangan penuh kepala daerah. Tapi ia juga mengingatkan adanya tugas dan fungsi dewan yang memungkinkan untuk menerbitkan rekomendasi. Agar pejabat yang dinilai tak inovatif di gunting dari posisi empuknya.
“Iya ini hak prerogatif wali kota dan wakil wali kota, tapi kita tetap bisa keluarkan rekomendasi sebagai pertimbang kepala daerah,” jelas politisi Gerindra itu.
Politisi bertubuh subur ini mengaku, tak segan melayangkan surat pada kepala daerah.
Pihaknya juga ingin tetap objektif. Mendorong agar pemerintahan saat ini, dibangun dalam semangat profesionalisme kerja demi kesejahteraan masyarakat kota.
“Kalau memang tak mampu, pasti kami keluarkan rekomendasi (agar diganti), apalagi sampai dapat raport merah,” cetusnya.
Ia tak ingin kota seperti beberapa daerah lain di Indonesia. Di mana ada sejumlah wilayah yang struktur birokrasinya hanya diisi tim sukses atau kolega tim pemenangan. Sugiartha mengatakan, pemerintahan saat ini, pernah melakukan hal serupa. “Kalau yang dulu-dulu ada yang kurang dalam bekerja,” cetusnya.
Hasilnya pun banyak pekerjaan yang tak tuntas. Sehingga yang rugi justru rakyat kota yang menerima manfaat dari dilantiknya mereka.
Sugiartha mengatakan, pejabat-pejabat itu masih ada hingga sekarang. “Tak perlulah saya sebutkan, tapi ada saat ini,” cetusnya.
Ia menyindir soal kerja mereka yang tak memberikan hasil memuaskan. Misalnya dalam persoalan investasi, justru bukannya berhasil memudahkan investor masuk. Tapi malah, belum bisa menyelesaikan persoalan yang mendasari masuknya investasi.
“Mereka harusnya berpikir bagaimana caranya agar investor masuk, jangan malah (tersendat) begini,” sindirnya.
Ia meminta bagi pejabat yang merasa, segera melakukan pembenahan diri. Memperbaiki kinerjanya agar lebih baik lagi bagi daerah ini. Jika tidak mampu, ada baiknya mengajukan surat penguduran diri.
“Lalu kita beri ruang bagi kader-kader kita yang punya kreativitas, inisiatif, dan inovasi yang tinggi untuk bekerja,” tegasnya. (Red)
Sumber : Lombok Post
