Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq menyebut pernyataan Alumni 212 untuk tidak mendukung koalisi parpol propenista agama sama dengan SARA. Pernyataan tersebut juga dilarang oleh KPU.
"Itu kan sudah SARA namanya, itu kan sudah dilarang oleh KPU. Kita adukan saja nanti kalau memang sudah (melakukan) kita laporkan sebagai suatu pelanggaran etika pemilu kan, kita bawa ke Bawaslu," ujar Hamka seperti dikutip dari laman detikcom, Jumat (12/1/2018).
Hamka, yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), menilai anjuran untuk tak mendukung parpol propenista agama tak mungkin dilakukan di Pilkada Serentak 2018. Hamka mencontohkan Gerindra dan PKS yang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jatim.
"Bagaimana Anda tidak bisa memilih itu, jadi tidak bisa lagi begitu, karena sudah campur baur. Coba misalnya di Jawa Tengah, di mana PKB dengan PPP, Gerindra misalnya, ya kita kan sama-sama PPP," kata Hamka.
[ads-post]
"Coba lihat juga di Jawa Barat, ini kan Gerindra, PKS, PAN bukan koalisi abadi, di mana-mana mereka juga berpecah belah. Jadi tidak mungkin itu terjadi, mungkin ada 1 sampai 2 daerah terjadi, tapi tidak mungkin juga seluruhnya. Tapi secara hakikat imbauan seperti itu pelanggaran. Karena kan dilarang SARA dan sebagainya kan," imbuhnya.
Hamka mengatakan PDIP tidak terlalu menanggapi pernyataan Alumni 212 tersebut. Menurutnya, gerakan Alumni 212 tidak begitu berpengaruh terhadap Pilkada Serentak 2018.
"Itu Alumni (212) kan tidak banyak itu, kalau (menurut) saya sih itu Alumni (212) tidak cukup 1 juta itu. PDIP tidak menanggapi serius yang begitu-begituan. Ada orang yang mengatakan berapa juta, kalau hitungan kami hanya kurang-lebih satu juta saja itu orang. Nggak begitu berpengaruh," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya tidak akan mendukung koalisi parpol propenista agama di Pilkada 2018. "Tapi konsekuensi sebaliknya, ketika di suatu wilayah koalisi ini (PKS, Gerindra, PAN) menjadi pecah, bercampur dengan partai-partai penista agama, ya koalisinya kita nggak akan dukung. Kita objektif saja," imbuh Slamet.
 |
| Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Hamka Haq |
Hamka, yang juga Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), menilai anjuran untuk tak mendukung parpol propenista agama tak mungkin dilakukan di Pilkada Serentak 2018. Hamka mencontohkan Gerindra dan PKS yang berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jatim.
"Bagaimana Anda tidak bisa memilih itu, jadi tidak bisa lagi begitu, karena sudah campur baur. Coba misalnya di Jawa Tengah, di mana PKB dengan PPP, Gerindra misalnya, ya kita kan sama-sama PPP," kata Hamka.
[ads-post]
"Coba lihat juga di Jawa Barat, ini kan Gerindra, PKS, PAN bukan koalisi abadi, di mana-mana mereka juga berpecah belah. Jadi tidak mungkin itu terjadi, mungkin ada 1 sampai 2 daerah terjadi, tapi tidak mungkin juga seluruhnya. Tapi secara hakikat imbauan seperti itu pelanggaran. Karena kan dilarang SARA dan sebagainya kan," imbuhnya.
Hamka mengatakan PDIP tidak terlalu menanggapi pernyataan Alumni 212 tersebut. Menurutnya, gerakan Alumni 212 tidak begitu berpengaruh terhadap Pilkada Serentak 2018.
"Itu Alumni (212) kan tidak banyak itu, kalau (menurut) saya sih itu Alumni (212) tidak cukup 1 juta itu. PDIP tidak menanggapi serius yang begitu-begituan. Ada orang yang mengatakan berapa juta, kalau hitungan kami hanya kurang-lebih satu juta saja itu orang. Nggak begitu berpengaruh," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya tidak akan mendukung koalisi parpol propenista agama di Pilkada 2018. "Tapi konsekuensi sebaliknya, ketika di suatu wilayah koalisi ini (PKS, Gerindra, PAN) menjadi pecah, bercampur dengan partai-partai penista agama, ya koalisinya kita nggak akan dukung. Kita objektif saja," imbuh Slamet.
